Existensi Pemimpin Dalam Islam

Existensi Pemimpin Dalam Islam
oleh: Muhammad Anas

Setiap lima tahun sekali di Negara Indoesia terjadi pergantian kepemimpinan atau suksesi,meskipun Negara Indonesia bukan Negara islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga mau tidak mau mereka selalu menkaitkan kandidat presiden Indonesia dengan kriteria-kriteria pimpinan yang ada dalam syari’at Islam.

Suasana menjadi semarak bahkan cenderung memanas bila para kandidat presiden tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut atau sebagian criteria yang dimiliki kandidat masih diperselisihkan Ulama, kiranya pembahasan topik ini bisa bermanfa’at untuk masyarakat muslim dalam menentukan pemimpin masa depan di Negara Indonesia ini.

Al-Mawardi adalah merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut agama Islam, dalam kitabnya, “al-Ahkâm al-Shulthâniyyah”, beliau menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun syara’. Secara rasional, tidak mungkin ada suatu negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau daerah. Sebab, jika demikian, maka masyarakat akan hidup dalam hokum rimba karna tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kedhaliman dan tidak ada pihak yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan (tanâzu’ wa takhâshum). Secara syara’ kewajiban mengangkat pimpinan diketahui dari kesepakatan sahabat dan tabi’in karna para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiat Abi Bakar untuk menjadi kholifah begitu juga pada masa-masa tabi’in mereka semua tidak pernah membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut syara’,imamah( kepala Negara) adalah pengganti kenabian dalam dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan,masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama,menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar sebagaimana firman Alloh dalam surat al Hajji ayat 41
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
Artinya,: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
Sedangkan untuk membentuk atau melestarikan pemerintahan yang sah, membutuhkan proses pemilihan atau suksesi. imamah dengan arti mengangkat pimpinan Negara menurut Imam Abi Zakaria Yahya al-Nawawi adalah fardlu kifayah dengan alasan-alasan tersebut diatas
Kekuasaan memang menggiurkan semua orang, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga dengan mengerahkan berbagai upaya untuk menjadi penguasa sementara kekuasaan mempunyai watak otoriter dan cenderung korupsi, ngingat beratnya tugas dan banyaknya godaan didalamnya seseorang yang dicalonkan menjadi imam harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat agar dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur sejahtera dan sentosa.
Al Quran juga menyinggung masalah kepemimpinan dalam kisah pengangkatan raja Tholut, segelinntir orang tidsak setuju dengan pengangkatannya karna ia miskin namun ia memang layak jadi pimpinan karna ia dikaruniai Alloh SWT ilmu pengetahuan dan jasmani yang bagus yang mengindikasikan pada kemampuan untuk memimpin dan pada akhirnya ia bisa mengalahkan aggressor yang dipimpin oleh Jalut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 147
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Imam Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulltoniah menyatakan bahwa mengangkat pimpinan adalah fardu kifayah, jika dalam suatu Negara belum ada presiden maka dibentuklah dulu dewan pemilih(الإختيار أهل) lalu ditentukan kandidat presiden.
Orang-orang yang menjabat dewan pemilih harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain
 Adil dan segala aspeknya
 Memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengetahui orang-orang yang layak dan berhak menjadi kandidat presiden.
 Memiliki kecerdasan, pandangan luas serta kebijaksanaan sehingga mampu memilih yang terbaik dari beberapa kandidat yang ada.
Adapun kandidat presiden menurut beliau harus memenuhi tujuh persyaratan antara lain:
 Adil dan segala aspeknya
 Berilmu pengetahuan sehingga bisa membuat keputusan yang tepat terhadap berbagai masalah yang timbul.
 Selamat indranya baik penglihatan, pendengaran maupun lisanya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang ia hadapi.
 Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat, karena jika cacat maka hal itu akan mengganggu atau menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
 Mempunyai kecerdasan yang membuat dirinya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik
 Memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan mampu menghadapi musuh.
Imam Ibnu Kholdun dalam kitabnya al- Muqoddimah menyatakan bahwa syaratnya kandidat presiden ada 4,yaitu:
a) Ilmu pengetahuan, karna hanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan yang bisa melestarikan hukum-hukum Alloh, yang layakmenjadi pimpinan adalah para mujtahid bukan sekedar muqollid.
b) Bersifat adil, karna adil merupakan syarat dalam hal-hal yang terkait dengan agama semisal kesaksian , perwalian maka syarat adil dalam masalah kepemimpinan lebih ditekankan lagi
c) Kemampuan(capabilty),sanggup melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh undang- undang,berani berperang dan mengetahui strateginya, sanggup memobilisasi rakyat untuk berperang, mampu berdiplomasi agar fungsinya melindungi agama, menegakkan hukum, mengatur kepentingan umum bisa tercapai dengan baik.
d) Sehat jasmani, rohani, panca indranya dapat berfungsi dengan baik tidak ada kekurangan semisal gila, buta, tuli.
Adapun syarat harus dari kabilah Qurais menurut beliau masih diperselisihkan, ulama’ yang tidak setuju dengan syarat ini adalah Abu Bakar al-Baqillany.Imam Abi Yahya Zakaria al-Ansory dalam kitab Fathil wahab menyatakan bahwa kandidat presiden harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
e) Islam.
f) Merdeka.
g) Baligh.
h) Berakal.
i) Adil.
j) Laki-laki.
k) Mujtahid.
l) Dari qobilah qurois
m) Pemberani.
n) Melihat.
o) Mendengar.
p) Mampu berbicara.
Karna itu, orang kafir, anak kecil, orang gila, budak, perempuan, hunsa, orang buta, orang tuli, orang fasik, orang yang pikiranya terganggu baik diakibatkan oleh semacam penyakit seperti stroke atau diakibatkan oleh faktor usia tidak layak dan idak boleh dijadikan presiden.
Adapun syarat yang menyatakan bahwa imam harus dari kabilah Qurois itu didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’I Nabi Muhammad SAW bersabda:
الأئمة من قريش فإن فقد فكناني ثم رجل من بني إسماعيل ثم عجمي
“Para imam itu dari kabilah qurois,kalau tidak ada maka dari kabilah kinanah,kemudian laki-laki dari Bani Isma’il,baru kemudian bisa dari selain bangsa arab(ajam)”.
Persyaratan ini memang tampak rasialis dan menjadi sulit diterima masyarakat modern karna itu sebagaian ulama’ menolaknya meskipun demikian banyak juga ulama’ yang membelanya dengan alasan bahwa apa yang disampaikan nabi Muhammad pasti mengandung hikmah yakni untuk menghilangkan perpecahan ditengah masyarakat, adanya solidaritas dan superioritas kaum Qurais,orang Qurais termasuk suku Mudhor yang dianggap paling perkasa dan berwibawa serta merupakan cikal-bakal suku lain, saat ini suku Qurais sudah menyebar keseluruh dunia hingga tidak sulit untuk mencari keturunan Qurais dinegara manapun.
Kalau dipahami dari redaksi hadist secara utuh sebetulnya hadist ini sangat dinamis, artinya bila keturunan Qurais tidak punya kemampuan memimpin atau tidak mau memimpin maka yang lebih berhak adalah yang punya kemampuan meskipun dari kalangan ajam.
Seseorang yang lemah penglihatanya hingga tidak bisa membedakan orang perorang juga tidak bisa calonkan menjadi imam
Syarat-syarat tersebut diatas bersifat langgeng sehingga bila setelah memimpin satu tahun ia mengalami kebutaan maka ia berhak untuk dimakzulkan dan diganti dengan yang lain, namun namun ada dua hal dari syarat-syarat diatas yang tidak bersifat langgeng yakni penyakit gila yang hanya sesekali waktu terjadi dalam artian masa sembuhnya lebih banyak dibandingkan masa gilanya,yang kedua adalah fasik.
Diantara syarat seorang imam a’dlom(presiden) adalah harus laki-laki sehingga perempuan tidak boleh mengajukan diri menjadi kandidat presiden hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, ketika beliau mendengar bahwa kaum Persi dipimpin oleh seorang wanita, yakni putra raja Kisra yang bernama Bûran,
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
“Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita”.
Hadis tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, tidak akan memdapatkan keberuntungan. Padahal, meraih sebuah keberuntungan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah anjuran. Dari sini, Ulama berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Ketentuan semacam ni, menurut al-Qâdli Abû bakr ibn al-‘Arabiy merupakan konsensus para ulama.
Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita masih menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan ini, dilatarbelakangi adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan semacam ini, apakah termasuk bagian dari kekuasaan, persaksian, ataukah fatwa.
Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin.
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika wanita diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan.
Ibn Jarîr al-Thabariy , memiliki pandangan yang lebih longgar dalam permasalahan ini. Beliau berpendapat bahwa wanita dapat menjadi pemimpin daerah secara mutlak dalam semua hal. Dalam pandangan beliau, kepemimpinan semacam ini, identik dengan fatwa. Padahal, Rasulullâh sendiri merestui dan melegalkan seorang wanita untuk memberikan fatwa, sebagaimana beliau bersabda: :
خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء
Artinya:”Ambillah separuh ajaran agama kalian dari Khumayrâ’ ini(Dewi Aisyah) r a”.
Prinsipnya, menurut beliau, setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi-nengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, entah laki-laki ataukah perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja, kecuali hal-hal yang memang telah diputuskan oleh ijmak, yaitu masalah kepemimpinan besar (al-imamah al-kubra).
Terkait dengan kriteria atau syarat pimpinan kholifah Abu Bakart pernah berpidato saat beliau dilantik menjadi kholifah sepeninggal nabi Muhammad SAW, isi dan inti dari pidato tersebut dapat dijadikanpandangan dalam memilih profil seorang pimpinan yang baik.
Isi pidato tersebut diterjemahkan sebagai berikut.”Saudara-saudara aku diangkat menjadi kholifah bukan karna akuadalah yang terbaik diantara kalian, karna itu jika aku berbuat baik maka bantulah aku, jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku, sifat jujur itu adalah amanah dan kebohongan adalah pengkhianatan, orang lemah diantara kalian kupandang kuat posisinya disisiku dan aku akan melindungi hak-haknya, orang-orang kuat diantara kalian kupandang lemah posisinya disisiku dan aku akan mengambil hak-haknya yang mereka peroleh dengan jalan yang tidak benar lalu kuberikan hal tersebut pada yang berhak menerimanya, janganlah diantara kalian meninggalkan jihad karna yang meninggalkanya akan ditimpakan kehinaan oleh Alloh SWT, patuhlah kalian padaku selama akumematuhi Alloh dan Rasulnya, jika aku durhaka pada Alloh dan rosulnya maka tidak wajib bagi kalian untuk mematuhiku , kini marilah kita tunaikan sholat semoga Alloh Swt melimpahkan rahmatnya pada kita sekalian.”
Ada 7 poin yang bisa diambil dari pidato kholifah Abu Bakar tadi, antara lain:
 Sifat rendah hati
 Sifat terbuka untuk dikritik
 Jujur danj memegang amanah
 Berlaku adil
 Komitmen dalam perjuangan
 Demokratis
 Berbakti dan mengabdikan diri kepada Alloh.
TATA CARA PENGANGKATAN IMAM
Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses penggantian kepemimpinan. Pada zaman primitive, proses perebutan kekuasaan ditempuh dengan cara perang fisik dan adu otot. Sehingga, untuk merebut kekuasaan, haruslah jago berperang dan pandai bertempur,pada zaman sahabat dan tabi’in setidaknya ada tiga tata cara pengangkatan seorang imam yaitu:
a) Bai’at dari Ahlul halli waal aqdi,dalam model ini tidak disyaratkan adanya penerimaan dari orang yang dibai’at. Ahlul halli wal aqdi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keutamaan dari sisi agama,ahlak,ilmu kemasyarakatan, mereka ini mendapat sebutan Ahlul ihtiyar, Ahlussyuro, Ahlurro’yi. Jumlah mereka tidak dibatasi menurut pendapat yang mu’tamad, namun menurut pendapat lain dibatasi minimal 40 orang.
b) Penunjukan dari pimpinan sebelumnya agar ia menjadi penggantinya setelah pimpinan tersebut mangkat,dalam model ini harus ada penerima’an dari yang ditunjuk saat yang menunjuk tadi masih hidup,seperti yang terjadi pada Kholifah Umar ibn Khottob.semakna dengan model ini adalah penunjukan Ahli syuro yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk menentukan kholifah selanjutnya dan akhirnya disepakati Sayyidina Usman menjadi Kholifah ketiga.
c) Imamah bisa diperoleh dengan cara kudeta, meskipun ia fasik,bodoh dan tidak memenuhi syarat menjadi imam,hal ini menjadi legal karna pertimbangan maslahah yakni agar suasana menjadi kondusif dan rakyat bisa menjalankan aktifitas keseharianya dengan tenang.
Pada era modern, masyarakat lebih memilih metode pemilihan umum sebagai alternative yang paling rasional dan aman dalam perebutan kekuasaan.
Pada prinsipnya, pemilu adalah cermin dari kedaulatan rakyat, untuk memilih orang terpercaya untuk menjadi pemimpinnya. Pemilu merupakan suatu keharusan, demi berlangsungnya pemerintahan untuk mengatur urusan rakyat. Dalam Negara yang demokratis, masih meyakini bahwa pemilu adalah pesta rakyat yang paling aman dan lebih menjamin keadilan untuk proses suksesi kepemimpinan dalam suatu Negara atau daerah. Negara atau daerah adalah instrument kemasyarakatan, sedangkan pemilu adalah instrument kenegaraan, dimana tanpa pemilu, suatu Negara atau daerah akan mengalami stagnan. Oleh karenanya, pemilu menjadi suatu keniscayaan. Pemikiran semacam ini, sejalan dengan kaidah fiqhiyyah;
مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ
Artinya,:”Sesuatu yang menjadi instrument yang wajib, dimana kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”
Organisasi yang disebut Negara, di Negara modern ini masih diyakini sebagai suatu keharusan sedangkan pemilu adalah instrumennya. Maka, pemilu menjadi suatu keharusan pula.
Dalam pemilu, yang memiliki hak suara adalah rakyat. Rakyat berhak untuk menentukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin, sesuai dengan “getaran” nuraninya. Bahkan, rakyat juga berhak untuk tidak menyalurkan aspirasinya (golput) kepada siapapun. Sebab, golput juga merupakan suatu pilihan. Pilihan untuk golput, bisa jadi Karena factor proses pemilu yang tidak dapat dipercaya, atau karena sudah tidak lagi mempercayai produknya yang akan mewakili dan memimpinnya Akan tetapi, siapapun tidak berhak untuk memaksa rakyat untuk menyalurkan aspirasinya kepada calon tertentu. Sebab, secara secara undang-undang dan etika politik, tak seorangpun berwenang untuk memaksanya.
Pemilu, akan menjadi “hajat orang banyak” jika dapat mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, memberikan suara kepada salah satu calon pemimpin bukanlah sebuah kewajiban secara personal (fardl ‘ain) menurut islam, namun sebatas kewajiban secara komunal (fardl kifâyah). Akan tetapi, disaat ini, ketika kita telah larut dalam permainan politik dan kurang memihak terhadap kepentingan rakyat, sementara diyakini ada salah satu calon pemimpin yang dipercaya dapat menjadi pemimpin dan membawa perubahan ke arah “pro rakyat”, maka partisipasi politik dan memberikan suara pada saat pemungutan suara menjadi sebuah kewajiban secara personal (fardl ‘ain).
TUGAS -TUGAS IMAM
1. mendakwahkan agama islam baik dengan tulisan, lisan, dan senjata.
2. Memperkuat pasukan dan benteng.
3. Berlaku adil dan berusaha menghilangkan kedholiman.
4. Memperkuat persatuan.
5. Memberdayakan sumber daya alam dengan baik.

Pos ini dipublikasikan di Artikel Fiqh menarik. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s